11 Cara Melaksanakan Padat Karya Tunai Desa yang Tepat

Inovasidesa.com - 11 Cara Melaksanakan Padat Karya Tunai Desa yang Tepat, prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa

Padat Karya Tunai di Desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak. kegiatan pemberdayaan ini ditujukan bagi masyarakat marginal yang memiliki sifat produktif. Sehingga apa yang menjadi tujuan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Segala tata cara dan landasan kegiatan padat Karya Tunai ini sangat jelas dan diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2018.

Cara Melaksanakan Padat Karya Tunai di desa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga harus sesuai dengan prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1.      Inklusif

Cara melaksanakan Padat Karya Tunai di Desa harus direncanakan dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja, kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi dan keseimbangan lingkungan.

2.      Partisipatif dan Gotong Royong

Kegiatan ini dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif dan gotong royong.

3.      Transparan

Harus mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara teknis, moral, legal maupun administratif.

4.      Efektif

Kegiatan yang dilakukan harus memiliki dampak yang positif terhadap produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5.      Swadaya

Cara melaksanakan padat Karya Tunai dengan didorong adanya sumbangan dana, tenaga, material dan aset bergerak maupun tidak bergerak oleh masyarakat.

6.      Prioritas

Kegiatan ini harus dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat umum dengan terciptanya lapangan kerja, terentasnya kemiskinan dan teratasinya kesenjangan sosial.

7.      Swakelola

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa.

8.      Keberlanjutan

9.      Musyawarah

10.  Berbasis kewenangan Lokal

11.  Upah Tenaga Kerja

Upah tenaga kerja ini ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Itulah beberapa prinsip yang harus digunakan sebagai cara melaksanakan padat karya tunai di desa. Intervensi dalam model Padat Karya Tunai ini biasanya digunakan untuk wilayah rawan pangan, wilayah pasca bencana atau pasca konflik, sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan.